Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI meninjau langsung aktivitas di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam kunjungan ini komisi yang membidangi masalah infrastruktur dan perhubungan ini menyoroti lamanya waktu tunggu sandar dan aktivitas bongkar muat di pelabuhan yang menjadi penghubung Jawa, Bali dan NTT ini.

"Waktu bongkar muatnya kurang lebih tujuh sampai sepuluh hari bahkan ada yang dua minggu, ini karena keterbatasan panjang dermaganya yang masih belum memadai," kata Ketua Tim Kunker Fary Djemy Francis saat kunjungan, Selasa (24/2/15).

Ia meminta Pelindo - perusahaan BUMN pengelola pelabuhan segera menambah panjang dermaga yang cukup ramai dengan aktivitas kapal barang, kapal penumpang PT Pelni dan kapal pesiar. Disamping itu menurutnya manajemen bongkar muat perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan.

Fary yang juga Ketua Komisi V ini bersama Tim Kunker berkesempatan memantau aktivitas bongkar muat semen dan pupuk untuk wilayah NTB dan sekitarnya. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mencermati kondisi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dan peralatan pekerja bongkar muat (PMB) serta fungsi gudang yang belum optimal.

Sementara itu dalam penjelasannya Kepala Cabang Pelindo Lembar, Mujiono mengakui, bongkar muat barang masih bermasalah sehingga mempengaruhi distribusi barang seperti pupuk. Hal ini dikarenakan pola kerja pihak gudang selaku penerima pupuk tidak bisa mengimbangi pelabuhan, sehingga bongkar muat kerap kali molor. 

Menurutnya, untuk menambah kapasitas pelabuhan barang pihak Pelindo berencana menambah dermaga seluas 100 meter, hal ini untuk mempercepat bongkar muat. Perhari, jumlah kapal yang sandar enam sampai tujuh kapal, semua kapal itu bisa merapat di dermaga yang ada, namun kecepatan bongkar muat menjadi kendala.

Hal lain yang dilaporkannya adalah kedalaman dan lebar laut di pelabuhan yang masih terbatas sehingga menghalangi kapal pesiar besar untuk bermanuver.  Disamping Pelindo, turut hadir dalam pertemuan itu pejabat terkait dari PT. ASDP, pihak syahbandar dan OPP. (andri/iky)